Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh..
Teman2 Edukasi yang sama2 berbahagia….
Sejumlah program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dianggap dijalankan tidak efektif dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2015 disampaikan Ketua BPK Harry Azhar Azis pada sidang paripurna DPR, Selasa, 12 April 2016.
Dalam kesempatan rapat dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, anggota Komisi X dari Fraksi NasDem Yayuk Sri Rahayu Ningsih langsung mencecar Menteri Anies Baswedan dengan sejumlah pertanyaan dan permintaan klarifikasi.
Menurutnya, dengan catatan baru ini telah menunjukan kelalaian Mendikbud untuk memperbaiki kualitas program dan penyerapan anggaran. Terlebih lagi, Yayuk sangat menyayangkan tidak seriusnya menteri untuk mengawal peningkatan kualitas manusia Indonesia lewat pendidikan. Padahal peningkatan kualitas SDM merupakan fokus pemerintahan Jokowi selain infrastruktur.
"Kenapa ko begini, langkah anda (Menteri) bagaimana, harus jawab," ujarnya saat di temui diruang rapat Komisi X, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (12/4).
Yayuk mengaku heran atas hasil pemeriksaan BPK tahun sebelumnya yang belum juga ditindaklanjuti oleh Kemendikbud. Menurutnya temuan tersebut semestinya sudah bisa diatasi. Dia heran dengan pengelolaan tunjangan profesi guru yang masih tidak efektif. Begitu pula dengan pelayanan pendidikan dalam pengelolaan guru. Termasuk penyediaan buku kurikulum dan sarana prasarana belum efektif, begitu pula seterusnya.
"Temuan BPK itu kan ada penyimpangan. Jangan sampai 2015 terjadi lagi," tegasnya.
Terkait temuan BPK dalam hal pembayaran tunjangan profesi yang tidak tepat waktu sehingga menimbulkan tunggakan, Yayuk menuntut Kemendikbud segera memperbaiki perencanaan yang disesuaikan dengan kemampuan realisasi anggarannya."Jangan sampai terjadi penundaan, itu tuntutan saya," katanya.
Legislator dari Dapil Jatim VII ini mendesak Kementerian Anis Baswedan untuk menggunakan anggaran sesuai dengan perencanaan dan segera mencairkannya. Dia tidak menginginkan anggaran untuk peningkatan kualitas manunsia menjadi dana idle Money (Dana Terparkir). Karena menurutnya jika terjadi idle money- pun Kementerian tetap akan dituntut pertanggungjawaban atas bunga yang dihasilkan. Dia menambahkan, penyerapan anggaran yang tidak maksimal itu salah. Karena hal ini menunjukkan ada suatu perencanaan yang tidak tepat.
Kapoksi Komisi X Fraksi NasDem bahkan meluapkan kekesalannya kepada Mendikbud karena di beberapa tempat yang dikunjungi dan menyampaikan laporannya, Yayuk Mendapati tunjangan profesi guru itu memang kadang-kadang dikurangi. Ada pula kasus tunggakan-tunggakan, lama tidak diberikan. Hal demikian ini dikeluhkan oleh para pengajar yang ditemuinya dalam berbagai kesempatan.
"Hanya tidak memenuhi jam mengajar meskipun hanya satu hari. Tidak diberikan penuh, gitu loh," katanya.
Demikian...Semoga Bermanfa'at...
Sumber:Tribunnews
Teman2 Edukasi yang sama2 berbahagia….
Sejumlah program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dianggap dijalankan tidak efektif dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2015 disampaikan Ketua BPK Harry Azhar Azis pada sidang paripurna DPR, Selasa, 12 April 2016.
Dalam kesempatan rapat dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, anggota Komisi X dari Fraksi NasDem Yayuk Sri Rahayu Ningsih langsung mencecar Menteri Anies Baswedan dengan sejumlah pertanyaan dan permintaan klarifikasi.
Menurutnya, dengan catatan baru ini telah menunjukan kelalaian Mendikbud untuk memperbaiki kualitas program dan penyerapan anggaran. Terlebih lagi, Yayuk sangat menyayangkan tidak seriusnya menteri untuk mengawal peningkatan kualitas manusia Indonesia lewat pendidikan. Padahal peningkatan kualitas SDM merupakan fokus pemerintahan Jokowi selain infrastruktur.
"Kenapa ko begini, langkah anda (Menteri) bagaimana, harus jawab," ujarnya saat di temui diruang rapat Komisi X, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (12/4).
Yayuk mengaku heran atas hasil pemeriksaan BPK tahun sebelumnya yang belum juga ditindaklanjuti oleh Kemendikbud. Menurutnya temuan tersebut semestinya sudah bisa diatasi. Dia heran dengan pengelolaan tunjangan profesi guru yang masih tidak efektif. Begitu pula dengan pelayanan pendidikan dalam pengelolaan guru. Termasuk penyediaan buku kurikulum dan sarana prasarana belum efektif, begitu pula seterusnya.
"Temuan BPK itu kan ada penyimpangan. Jangan sampai 2015 terjadi lagi," tegasnya.
Terkait temuan BPK dalam hal pembayaran tunjangan profesi yang tidak tepat waktu sehingga menimbulkan tunggakan, Yayuk menuntut Kemendikbud segera memperbaiki perencanaan yang disesuaikan dengan kemampuan realisasi anggarannya."Jangan sampai terjadi penundaan, itu tuntutan saya," katanya.
Legislator dari Dapil Jatim VII ini mendesak Kementerian Anis Baswedan untuk menggunakan anggaran sesuai dengan perencanaan dan segera mencairkannya. Dia tidak menginginkan anggaran untuk peningkatan kualitas manunsia menjadi dana idle Money (Dana Terparkir). Karena menurutnya jika terjadi idle money- pun Kementerian tetap akan dituntut pertanggungjawaban atas bunga yang dihasilkan. Dia menambahkan, penyerapan anggaran yang tidak maksimal itu salah. Karena hal ini menunjukkan ada suatu perencanaan yang tidak tepat.
Kapoksi Komisi X Fraksi NasDem bahkan meluapkan kekesalannya kepada Mendikbud karena di beberapa tempat yang dikunjungi dan menyampaikan laporannya, Yayuk Mendapati tunjangan profesi guru itu memang kadang-kadang dikurangi. Ada pula kasus tunggakan-tunggakan, lama tidak diberikan. Hal demikian ini dikeluhkan oleh para pengajar yang ditemuinya dalam berbagai kesempatan.
"Hanya tidak memenuhi jam mengajar meskipun hanya satu hari. Tidak diberikan penuh, gitu loh," katanya.
Demikian...Semoga Bermanfa'at...
Sumber:Tribunnews
0 Response to "MENTERI ANIS BASWEDAN DICECAR YAYUK ANGGOTA KOMISI X DPR RI LANTARAN DIANGGAP TIDAK EFEKTIF DALAM MENGGUNAKAN ANGGARAN."
Posting Komentar
Terimakasih atas kunungan anda, silahkan berikan tanggapan dan komentar anda dengan bahasa yang baik dan sopan.